SAYA merupakan salah seorang yang aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh berbagai informasi terbaru. Di tengah perjalanan menjelajahi beragam konten di media sosial, saya berkali-kali menemukan sesuatu yang menggerakkan hati untuk menulis esai ini. Yang saya maksud adalah hadirnya berbagai microlibrary atau perpustakaan kecil yang dibangun secara mandiri para pemuda dan pemudi Indonesia.

Bagi saya, inisiatif tersebut bukan sekadar kegiatan menyediakan buku di sudut kampung atau ruang sederhana. Lebih dari itu, ia merupakan bentuk perlawanan terhadap budaya yang semakin menjauh dari tradisi membaca. Saya menaruh apresiasi yang begitu besar kepada mereka, sebab saya meyakini setiap peradaban yang besar selalu berawal dari rak-rak buku yang sederhana.

Salah satu contoh yang menarik perhatian saya adalah kiprah Alwi Johan Yogatama, yang lebih dikenal dengan nama Alwijo. Ia merupakan seorang pegiat literasi yang secara konsisten mengampanyekan pentingnya budaya membaca melalui berbagai platform media sosial, seperti Instagram, YouTube, dan X. Namun, apa yang dilakukannya tidak berhenti pada ruang digital. Ia membuktikan literasi bukan sekadar konten yang dibagikan, melainkan gerakan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

BACA JUGA : Generasi Gibran dan Tantangan Literasi

Pada 10 Agustus 2025, Alwijo memulai sebuah ekspedisi dari Temanggung, Jawa Tengah, menuju Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan menempuh perjalanan sekitar 2.350 kilometer. Menariknya, perjalanan tersebut dilakukan dengan cara nebeng atau menumpang kendaraan dari orang-orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan.

Tujuan ekspedisi itu bukan untuk mengejar popularitas atau menciptakan sensasi di media sosial, melainkan untuk membangun Rumah Belajar Melang, sebuah ruang belajar yang diharapkan menjadi pusat tumbuhnya budaya literasi di daerah tersebut.

Tentu saja, ikhtiar sebesar itu tidak mungkin diwujudkan seorang diri. Alwijo kemudian berkolaborasi dengan Kibikukibooks dan Books for Life Indonesia untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Kisah ini menunjukkan gerakan literasi selalu lahir dari semangat gotong royong, kepedulian, dan keyakinan perubahan besar sering kali berawal dari langkah-langkah kecil. Ketika sebagian orang sibuk menunggu perubahan datang dari negara, para pegiat literasi justru memilih menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Sosok lain yang patut mendapat perhatian adalah Siti Maryam, perintis Rumah Baca Antusias di Desa Kalikarung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Berangkat dari kepeduliannya terhadap rendahnya minat baca masyarakat, ia membangun ruang belajar yang menjadi tempat anak-anak dan warga sekitar bertemu dengan buku, pengetahuan, dan harapan. Dedikasinya dalam mengembangkan budaya literasi mengantarkannya menerima penghargaan PKB Wonosobo Awards pada 19 Juli 2026 di bidang literasi.

Alwijo dan Siti Maryam hanyalah dua nama dari sekian banyak pemuda Indonesia yang memilih bergerak tanpa menunggu instruksi atau fasilitas dari negara. Di berbagai pelosok negeri, tumbuh taman baca, perpustakaan kecil, dan rumah belajar yang lahir dari swadaya masyarakat, donasi buku, serta semangat gotong royong.

Mereka mungkin tidak memiliki anggaran besar ataupun panggung yang megah, tetapi mereka sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih mendasar: menanam kebiasaan membaca sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang berpikir kritis.

Namun, di tengah menguatnya gerakan literasi yang tumbuh dari akar rumput tersebut, saya justru melihat negara seolah memiliki orientasi pembangunan yang berbeda. Ketika para pemuda berupaya membangun peradaban melalui rak-rak buku, perhatian negara tampak lebih banyak diarahkan pada program-program yang menghasilkan capaian fisik dan indikator yang mudah diukur. Pertanyaannya, apakah pembangunan manusia dapat benar-benar diwujudkan tanpa menjadikan literasi sebagai salah satu prioritas utamanya?

Negara tampaknya lebih mudah menghitung jumlah makanan yang dibagikan daripada jumlah anak yang mulai gemar membaca. Salah satu program yang paling banyak digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menekan angka stunting. Dari sisi tujuan, program ini tentu memiliki nilai yang patut diapresiasi. Tidak ada yang menolak pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.

Namun, persoalan yang perlu dipertanyakan adalah soal skala prioritas. Di berbagai daerah, masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan ruang belajar, minim fasilitas perpustakaan, hingga kekurangan tenaga pendidik yang memperoleh penghasilan layak. Dalam situasi seperti itu, bukankah pembenahan kualitas pendidikan semestinya berjalan seiring, bahkan menjadi perhatian utama? Sebab, anak-anak tidak hanya membutuhkan tubuh yang sehat, tetapi juga lingkungan belajar yang mampu membentuk kemampuan berpikir dan karakter mereka.

BACA JUGA : Buzzer Berkuasa, Demokrasi Binasa

Program MBG juga tidak luput dari berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Sejumlah kasus keracunan makanan terjadi di berbagai daerah. Data yang dikutip Kompas.id menyebutkan puluhan ribu pelajar mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menyatakan jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan hanya sekitar 0,0006 persen, sehingga menurutnya 99,994 persen pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil. Pernyataan tersebut memang menunjukkan keberhasilan program secara statistik. Akan tetapi, dari sudut pandang kebijakan publik, setiap kasus yang menyangkut keselamatan anak tetap layak dievaluasi secara serius, bukan sekadar dipandang sebagai angka yang kecil.

Di sisi lain, pemerintah juga gencar membangun berbagai program baru, seperti Sekolah Rakyat dan pendirian Universitas Republik Indonesia. Gagasan tersebut tentu memiliki tujuan yang baik. Namun, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan: mengapa negara lebih bersemangat membangun institusi baru ketika masih banyak sekolah yang kekurangan murid, gedung yang rusak, perpustakaan yang terbengkalai, dan guru honorer yang bertahun-tahun bertahan dengan penghasilan yang jauh dari kata layak?

Di sinilah saya melihat persoalan yang lebih mendasar. Negara tampaknya lebih terdorong menciptakan program-program baru daripada memperkuat fondasi yang telah ada. Padahal, pembangunan tidak selalu berarti menghadirkan sesuatu yang baru. Sering kali, pembangunan yang paling bermakna justru dimulai dengan memperbaiki, merawat, dan mengoptimalkan institusi yang telah lama menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Ketika fondasi lama belum kokoh, membangun bangunan baru berisiko hanya melahirkan kemajuan yang tampak megah di permukaan, tetapi rapuh di dalamnya.

Dari berbagai kisah tersebut tampak gerakan literasi yang tumbuh di kalangan anak muda sering kali mampu mengisi ruang-ruang yang belum sepenuhnya dijangkau negara. Ketika perpustakaan desa, taman baca, dan rumah belajar lahir dari swadaya masyarakat, para pemuda sesungguhnya sedang menjalankan pekerjaan yang seharusnya memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah.

Ironisnya, pada saat semangat literasi di akar rumput terus bertumbuh, anggaran perpustakaan nasional pada tahun 2026 justru mengalami pemotongan yang signifikan, dari sekitar Rp721 miliar menjadi Rp377,9 miliar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pembangunan budaya literasi benar-benar ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya ditopang ruang kelas dan kurikulum. Teori konvergensi menjelaskan potensi setiap anak berkembang melalui perpaduan antara faktor bawaan dan lingkungan. Artinya, kemampuan berpikir, berimajinasi, dan bernalar tidak akan tumbuh secara optimal tanpa lingkungan yang kaya akan rangsangan intelektual. Dalam konteks inilah perpustakaan, taman baca, dan budaya membaca menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan gagasan Mohammad Hatta yang meyakini buku dan perpustakaan merupakan sarana penting untuk membebaskan cara berpikir serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang gemar membaca bukan hanya memiliki pengetahuan yang lebih luas, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis yang menjadi fondasi kemajuan peradaban.

Ketika negara belum mampu menghadirkan ruang belajar yang hidup di setiap desa, para pemuda justru membangunnya dengan rak-rak kayu, buku-buku bekas, dan semangat gotong royong. Mereka membuktikan perubahan tidak selalu lahir dari kebijakan yang besar, melainkan juga dari inisiatif sederhana yang dikerjakan secara konsisten.

Sayangnya, selama ini kita kerap memandang pendidikan secara sempit. Pendidikan sering kali direduksi menjadi sekolah, ijazah, nilai rapor, atau pekerjaan yang berhasil diperoleh setelah lulus. Padahal, pendidikan juga berarti membaca, berdiskusi, bertanya, mengkritisi, dan terus belajar sepanjang hayat.

Cara pandang yang terlalu administratif terhadap pendidikan berisiko membuat kita lupa proses belajar dapat berlangsung di mana saja, termasuk di perpustakaan kecil yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Karena itu, pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari angka-angka akademik, tetapi juga dari tumbuhnya rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis.

BACA JUGA : Rupiah Terjun, Pendidikan Terpukul

Pada akhirnya, persoalan yang saya soroti bukanlah ada atau tidaknya program pemerintah, melainkan bagaimana negara menentukan arah prioritas pembangunannya. Negara cenderung memandang pembangunan sebagai penyediaan kebutuhan material dan pelaksanaan program-program yang hasilnya mudah diukur, sementara gerakan microlibrary yang digagas para pemuda menunjukkan pembangunan manusia juga membutuhkan investasi jangka panjang pada budaya literasi.

Tanpa masyarakat yang gemar membaca dan berpikir, berbagai program pembangunan berisiko kehilangan fondasi intelektual dan moral yang dibutuhkan untuk menopang kemajuan bangsa. Saya percaya suatu hari nanti bangsa ini tidak akan dikenang karena banyaknya program yang pernah diluncurkan pemerintah, melainkan karena keberhasilannya melahirkan masyarakat yang gemar membaca, berpikir, dan berdialog. 

Apabila hari itu benar-benar tiba, sejarah mungkin akan mencatat perubahan tersebut tidak bermula dari gedung-gedung megah atau rapat-rapat birokrasi, melainkan dari rak-rak buku sederhana yang dibangun tangan-tangan para pemuda yang percaya membaca adalah langkah pertama untuk mengubah masa depan.

*Penulis merupakan mahasiswa di Universitas Nurul Jadid Probolinggo.